Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.[3]
Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi
antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai
kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai
pengamat [4].Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states)
dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di
PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)[5]
Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan.
Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari
negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol[12]
Sejarah
Penandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 1945.
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945).
Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak
diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan
untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk
memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam
memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.
Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan
mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil
negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di
London pada Januari 1946.[13]
Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry
Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga
1952. Sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai
dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis
terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga
Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas
pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin
(dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa
aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia
lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara
langsung.[14]
Dasar hukum pendirian
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum
internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cidera
yang Dideritanya"[15]
dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan
yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk
meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait
cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh
negara/pemerintahan tersebut."
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak
dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban
dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika
memiliki kapasitas kepribadian internasional yang besar dan mampu untuk
beroperasi dalam ranah internasional. ... Dengan demikian, Pengadilan
telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan
Hukum Internasional.
Organisasi
Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam--Dewan
Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa)[16];
Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC),
Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama
Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag,
sementara lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di
Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh
dunia.
Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol[17].
Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan
Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan
bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab
adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota
permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di
26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab
ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan
bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina menggunakan aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya menggunakan aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina.
Majelis Umum
Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara anggota PBB, majelis bertemu
setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota.
Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki
kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris
Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang
pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central
Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.
Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah
penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang
hadir. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang
perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan PBB; pemasukan,
suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang
masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap
negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran,
resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi
mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian
dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.
Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara
maka dapat terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen
populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah penduduk).
Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit
dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen
populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen lainnhya,
jika mereka semua menolak resolusi tersebut.
Dewan Keamanan
Ruangan Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.[18]
Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat 'rekomendasi' untuk
pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk
membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah
sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25.[19] Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5
anggota tetap—Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10
anggota tidak tetap, saat ini , Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan[20].
Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif
tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir
adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak
dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua
tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis
Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad
setiap bulan.
Sekretariat
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB,
dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia.
Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian,
informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk
pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh
Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan
badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih
oleh penerapan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan
integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara
geografis.
Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima
instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB
diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat
dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal
sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.
Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa
internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan
konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan
keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota
mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini
termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi
Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian
Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam
perdamaian dan keamanan internasional.
Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal saat ini, Ban Ki-moon dari Korea Selatan.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya berakhir pada tahun 2011.[21]
Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "moderator dunia", posisi ini ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi" organisasi, [22]
tetapi Piagam juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat membawa
ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya
dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional"[23],
memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi di panggung
dunia. Posisi ini telah berkembang menjadi peran ganda dari
administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator
menangani yang sengketa antara negara-negara anggota dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global.
Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto[24],
dan Majelis Umum secara teoritis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan
Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun smapai sekarang
hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat
pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen
Indonesia untuk PBB pada waktu itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman
Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat [25].
Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama
bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk
jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar
rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah
satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.[26]
Mahkamah Internasional
Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag,
Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada
tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional.
Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah
dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan.
Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi
gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk
studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik
alumni atau anggota fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk
mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus
yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan
pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.
Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional
(ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional
yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional
pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan
yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan
perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal
personel dan pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang
mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada
"hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua
lembaga menganggap satu sama lain secara sah.
Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam
mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan
pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh
Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk
jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau
menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan
Juli untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan
pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki
komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional
(IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi,
fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota,
dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik
untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi
tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC
yang paling aktif.
Lembaga khusus
Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar
pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal
(melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
Lembaga khusus PBB
| No. |
Akronim |
Bendera |
Lembaga |
Pusat |
Kepala |
Berdiri |
| 1 |
FAO |
|
Organisasi Pangan dan Pertanian |
 Roma, Italia |
 José Graziano da Silva |
1945 |
| 2 |
IAEA |
|
Badan Tenaga Atom Internasional |
 Wina, Austria |
 Yukiya Amano |
1957 |
| 3 |
ICAO |
|
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional |
 Montreal, Kanada |
 Raymond Benjamin |
1947 |
| 4 |
IFAD |
|
Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian |
Roma, Italia |
 Kanayo F. Nwanze |
1977 |
| 5 |
ILO |
|
Organisasi Buruh Internasional |
 Jenewa, Swiss |
 Juan SomavÃa |
1946 (1919) |
| 6 |
IMO |
|
Organisasi Maritim Internasional |
 London, Britania Raya |
 Efthimios E. Mitropoulos |
1948 |
| 7 |
IMF |
|
Dana Moneter Internasional |
 Washington, D.C., AS |
Christine Lagarde |
1945 (1944) |
| 8 |
ITU |
|
Uni Telekomunikasi Internasional |
Jenewa, Swiss |
 Hamadoun Touré |
1947 (1865) |
| 9 |
UNESCO |
|
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa |
Paris, Perancis |
 Irina Bokova |
1946 |
| 10 |
UNIDO |
|
Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa |
Wina, Austria |
 Kandeh Yumkella |
1967 |
| 11 |
UPU |
|
Kesatuan Pos Sedunia |
Bern, Swiss |
Edouard Dayan |
1947 (1874) |
| 12 |
WB |
|
Bank Dunia |
Washington, D.C, AS |
Jim Yong Kim |
1945 (1944) |
| 13 |
WFP |
|
Program Pangan Dunia |
Roma, Italia |
Ertharin Cousin |
1963 |
| 14 |
WHO |
|
Organisasi Kesehatan Dunia |
Jenewa, Swiss |
 Margaret Chan |
1948 |
| 15 |
WIPO |
|
Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia |
Jenewa, Swiss |
 Francis Gurry |
1974 |
| 16 |
WMO |
|
Organisasi Meteorologi Dunia |
Jenewa, Swiss |
 Alexander Bedritsky |
1950 (1873) |
| 17 |
UNWTO |
|
Organisasi Pariwisata Dunia |
 Madrid, Spanyol |
 Taleb Rifai |
1974 |
Negara anggota
Dengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini
ada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara
yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya
secara internasional, kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang
kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).[28]
Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan:
- Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya
yang menerima kewajiban yang termuat dalam Piagam ini dan, menurut
penilaian Organisasi, mampu dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban
ini.
- Penerimaan dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan
dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.[29]
Kelompok 77
Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang,
yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan kolektif ekonomi
anggotanya dan menciptakan kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang
disempurnakan. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun organisasi
akhirnya diperluas menjadi 130 negara anggota. Kelompok ini didirikan
pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh
Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai.
Tujuan Lain
Pemeliharaan perdamaian dan keamanan
Misi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu.
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian
ke daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau
berhenti sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan
untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan.
Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara
sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan, juga
disebut "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali
PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer.
Pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.[30]
Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan
bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membuat perang pada
masa depan tidak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin
membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian dunia ke
dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin, ada
seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia,
karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung
di seluruh dunia.
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua
dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan
bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari
delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS
damai[31].
Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan
penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang
Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme
internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab
utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin[32]. Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota
telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan resolusi
Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai
organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya
sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus,
bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan
tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk
mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua,
gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan
melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian
ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang
kelaparan di Somalia,
kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan
Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus
gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur.
pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan
anak, pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga
perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo[33], Haiti[34], Liberia, Sudan[35], Burundi dan Pantai Gading[36].
Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold
mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi dalam
menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata.
Peraturan persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun
1945 dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya
manusia dan ekonomi untuk menciptakan mereka[37].
Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu
setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan
senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari
pertemuan pertama Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk
"penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata
besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal "[38].
Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite
Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi
Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia
dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional,
zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan
langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional.
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.[39]
Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II
menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja
untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah
menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas
keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan
semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi,
dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan
bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada
tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis
secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi.
Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil,
meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan
pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik
telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di
seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara
dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur.
PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk
berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial
negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran
konsep hak asasi manusia melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap
pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan
resolusi, atau Mahkamah Internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006[40]
bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah
penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena
memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak
menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.[41]
Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan
masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama
tiga kali berturut-turut.[42]
Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh
mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk
keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara
beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan
telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus
peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.[43]
Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan
suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007.[44]
Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk budaya ,
bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi
isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama
berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan,
memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi.
Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan
mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa
lalu, masa sekarang dan masa depan mereka.
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah,
PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan
kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan,
pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya.[45] Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90 juta orang[46] di 73 negara[47]),
kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih
dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24
negara.[48]
Sosial dan pembangunan ekonomi
Sasaran Pembangunan Milenium
|
- memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan;
- mencapai pendidikan dasar universal;
- mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
- mengurangi angka kematian anak;
- meningkatkan kesehatan ibu;
- memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
- menjamin kelestarian lingkungan; dan
- mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
|
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan
(UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis
di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS,
dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan
lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia,
terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan
penyedia utama layanan reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk
memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDG.[49]
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia
dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen,
dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut
suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari
PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek
huruf, pendidikan, harapan hidup, dan faktor lainnya.
Sasaran Pembangunan Milenium
adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB
untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi
Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.
Mandat
Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan
resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan
"permintaan" kata-kata, "menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris
Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara
atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan
menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan
perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan).
Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk
oleh cara ini, mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah
organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan struktur
keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli
hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh
karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka
waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang
mengaturnya.
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id
17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang lebih
tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ
tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini dan akhirnya membawa
koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah
registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan
dengan masing-masing dan menciptakan gambaran keseluruhan.
Lainnya
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai
kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian
Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa
suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih
abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada
tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini
juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari
inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi
setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari
daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
Pendanaan
10 besar donatur di PBB, 2011[50]
| Negara anggota |
Kontribusi
(% dari anggaran UN) |
| Amerika Serikat |
22,000% |
| Jepang |
12,530% |
 Jerman |
8,018% |
| Britania Raya |
6,604 |
| Perancis |
6,123% |
| Italia |
4,999% |
| Kanada |
3,207% |
| Spanyol |
2,968% |
 Cina |
3,189% |
 Meksiko |
2,356% |
| Negara anggota lainnya |
27,797% |
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari
negara-negara anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan
menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini secara luas
berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing
negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka,
dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per
kapita.[51]
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu
bergantung pada salah satu anggota untuk membiayai operasinya. Dengan
demikian, ada sebuah tingkat "langit-langit", pengaturan jumlah maksimum
sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin. Pada bulan
Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan
keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran
rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota
yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah
minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat 'lantai')
ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk
negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01%
diterapkan.[52]
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000
untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit
lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor
utama). [53]
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu
perdamaian dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun
fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000
tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia.[54]
Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang
berasal dari dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang
untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua
operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk
mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara
kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi
keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah:
Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina,
Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti
UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah
negara anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi
keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang
disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. Karena anggaran
mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita
kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program
Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa
karena dana tidak mencukupi.[55]. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
Kebijakan Personil
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka
beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara
tuan rumah dan anggota.[56]
Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya
manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan
hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis,
sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan yang
sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan
agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan
itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan
sesama jenis. Praktek ini tidak secara khusus membahas pengakuan
perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk
sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa
lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan
beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan
domestik staf mereka.
Reformasi
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan
Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk
melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar
atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin
perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan [57]. Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB.
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang
tidak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran
iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan
kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994,
Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum
sebagai pengawas efisiensi.[58]
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan
pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap
Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada
1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel dan efisien,
membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan
Senjata.[59]
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri
oleh sebagian besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai
"kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani
dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa. "[60].
Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar-besaran (grand bargain)"
global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang
perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk
membuatnya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21. Dokumen Hasil KTT Dunia
menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan
sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara
berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana
demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas dan tidak ambigu tentang
terorisme "dalam segala bentuk dan manifestasi"; perjanjian untuk
mencurahkan lebih banyak sumber daya ke
Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian,
karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing
negara , dengan bantuan dari masyarakat internasional, memiliki
"tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari genosida, kejahatan perang,
pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman
bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan
"dengan tepat waktu dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan
jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya.[61]
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk
memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak
sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan
audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang
dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan sebuah
rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.[62][63].
Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab
untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan
whistleblower. Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi[64].
Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia
lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program
mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan.
Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari
7000 mandat yang harus ditinjau ulang.
Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa[65]
Memang, hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya
informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan
pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan
mandat pada bulan September 2008.
Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang
secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi
tata kelola lingkungan internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada
tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi kegiatan program PBB dan
organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu
kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan "UN Women"
atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan
mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk
dampak yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile[66].
Efektivitas
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-21.[67].
Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk
memelihara perdamaian dan keamanan internasional .... (Dan jika perlu
untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau
penegakan hukum. "[68],
karena struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan
sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua
mandat pertama.[69].
Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5
dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan
untuk "mengamati", laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik
internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi
aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya
untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua
hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi
konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak
keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu [70].
Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB
berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga
membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari
Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB
damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai [71]
Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan
jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin,
dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional -
kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan
konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.[72]
Lihat pula
Catatan kaki
- ^ "The World Today" (PDF). Diakses pada 18 Juni 2009.
"The designations employed and the presentation of material on this map
do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of
the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any
country"
- ^ "History of the UN (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ {"United Nations Member States (Inggris)". Diakses pada 22 April 2011.
- ^ "United Nations Member States - Intergovernmental organziations participating as observers (Inggris)".
- ^ "United Nations member states - Non-member state maintaining observer mission (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "Ban Ki-moon appointed UN Secretary-General by acclamation (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "United Nations Main Bodies (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "About the UN General Assembly (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "About ECOSOC (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "Secretariat - United Nations (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "United Nations Trusteeship Council (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "Official Languages of the United Nations (Inggris)".
- ^ "Milestones in United Nations History". Diakses pada 17 April 2011.
- ^ Gerbert, Pierre. "Naissance des Nations Unies (Perancis)".
- ^ Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ, 7 Februari 1949, hlm. 178
- ^ "Membership of Principal United Nations Organ in 2005". Perserikatan Bangsa-Bangsa. 7 Februari 2005.
- ^ "Language Log: The Languages of the UN (Inggris)". Diakses pada 7 Agustus 2011.
- ^ "UN Security Council: Members (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "UN Charter: Chapter V: The Security Council, Article 25 (Inggris)". Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "Membership of the Security Council". Diakses pada 19 April 2011.
- ^ "Office of the Secretary-General".
- ^ "Piagam PBB, Artikel 97".
- ^ "Piagam PBB, Artikel 99". Diakses pada 19 April 2011.
- ^ "Proses Pemilihan Sekjen PBB (Inggris)".
- ^ "Wisnumurti Gudielines (Inggris)". 7 Februari 1996. Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "Selecting the next UN Secretary-General (Inggris)". 7 Februari 2007. Diakses pada 24 April 2011.
- ^ Former Secretaries-General–United Nations.
- ^ "United Nations member States - Non-member state maintaining observer mission". Diakses pada 26 April 2011.
- ^ "Piagam PBB Bab 2, Artikel 4". Diakses pada 26 April 2011.
- ^ "Penerima Hadiah Nobel Perdamaian (Inggris)". Hadiah Nobel.
- ^ "The UN's Role in Nation Building: From Congo to Iraq (Inggris)". RAND Corporation.
- ^ "Human Security Report 2005 (Inggris)". Human Security Report.
- ^ Lynch, Colum, "U.N Sexual Abuse Alleged in Congo ", (Washington Post).
- ^ "UN troops face child abuse claims ", (BBC News).
- ^ Holt, Kate, "UN staff accused of raping children in Sudan ", (Telegraph).
- ^ "Peacekeepers 'abusing children' ", (BBC News).
- ^ "Piagam PBB, Artikel 26 (Inggris)".
- ^ "Resolutions Adopted by the General Assembly During Its First Session (Inggris)". Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- ^ "Paramount
Group CEO Ivor Ichikowitz calls for a new solution to peacekeeping,
with Africa’s defence industry and governments cooperating to establish
Africa as a centre for peacekeeping excellence in a bid to effectively
resolve conflicts". en.apa.az.
- ^ "Resolusi 251 sesi 60 Majelis Umum PBB". Diakses pada 11 Juni 2011.
- ^ "The Shame of the United Nations (Inggris)". New York Times.
- ^ "Human Rights Council Election". Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- ^ "Successful UN Human Rights Council Elections Demonstrate UN Members are Taking Reform Effort Seriously".
- ^ "United Nations adopts Declaration of the Rights of Indigenous Peoples".
- ^ "Humanitarian (Inggris)". Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- ^ "Competences (Inggris)". Program Pangan Dunia.
- ^ "Countries". Program Pangan Dunia.
- ^ "Where We Work (Inggris)". UNHCR.
- ^ "About the UNDG (Inggris)". UNDG. Diakses pada 14 Juli 2011.
- ^ "http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/824" (PDF). UN Secretariat. 28 Desember 2010. Diakses pada 30 Juni 2013.
- ^ "Fifth
Commitee Approves Assessment Scale for Regular, Peacekeeping Budgets,
text on Common System, Pension Fund, As It Concludes Session". Majelis Umum PBB. Diakses pada 11 Juni 2011.
- ^ "Fifth
Commitee Approves Assessment Scale for Regular, Peacekeeping Budgets,
text on Common System, Pension Fund, As It Concludes Session (Inggris)". Majelis Umum PBB. Diakses pada 11 Juni 2011.
- ^ "Fifth
Commitee Approves Assessment Scale for Regular, Peacekeeping Budgets,
text on Common System, Pension Fund, As It Concludes Session (Inggris)". Majelis Umum PBB. Diakses pada 11 Juni 2011.
- ^ "Peacekeeping Fact Sheet". PBB. 31 Mei 2011. Diakses pada 13 Juli 2011.
- ^ "'Dire shortage' at UN food agency ", (BBC News). Diakses pada 11 Juni 2011.
- ^ "Jerusalem Court: No Immunity for UN Employee for Private Acts". Diakses pada 11 Juni 2011.
- ^ Muravchik, Joshua (2005). The Future of the United Nations: Understanding the Past to Chart A Way Forward I. ISBN 978-0-8447-7183-0.
- ^ Reddy, Shravanti (29 Oktober 2002). "Watchdog Organization Struggles to Decrease UN Bureaucracy".
- ^ "International Arms Trade Treaty Aim of Draft Resolution Approved by Disarmament Committee (Inggris)".
- ^ [www.un-ngls.org/orf/un-summit-overview.pdf "The 2005 World Summit: An Overview (Inggris)"]. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- ^ "2005 World Summit Outcome".
- ^ Martinetti, Irene. "Reforming Oversights and Governance of the UN Encounters Hurdles (Inggris)".
- ^ "Oversight and Governance". Center for UN Reform Education.
- ^ "Ethics Office (Inggris)". Center for UN Refrom.
- ^ "Mandate Review (Inggris)". Center for UN Reform.
- ^ "Former Chilean president to head new high-profile UN women's agency".
- ^ "Bush Discusses Relevance/Irrelevance of the UN (Inggris)" (PDF). 7 Februari 2002. Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "Article1 & 2 (Inggris)". 7 Februari 1945. Diakses pada 24 April 2011.
- ^ Muller, Ragnor (2011). "The United Nations, Its Development During the Cold War (Inggris)" (PDF).
- ^ "The Cuban Missile Crisis Resolved: The Untold Story of an Unsung Hero (Inggris)". 7 Februari 2007. Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "The Un's Role in Nation Building: From Congo to Iraq". RAND Corporation. 7 Februari 2005. Diakses pada 24 April 2011.
- ^ "The 2005 Human Security Report (Inggris)". 7 Februari 2005. Diakses pada 24 April 2011.
Artikel utama untuk bagian ini adalah: 
Follow Us
Were this world an endless plain, and by sailing eastward we could for ever reach new distances